terminalberita – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ia diminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjadi Bendahara Negara dalam kabinetnya mendatang.
Kepastian tersebut terungkap usai dirinya menghadap Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara VI, Senin (14/10).
“Beliau meminta saya menjadi menteri keuangan lagi,” ujar wanita yang akrab disapa Ani itu.
Ani menjelaskan bahwa permintaan itu disampaikan Prabowo usai berdiskusi cukup panjang dengannya.
“Jadi kami selalu konsultasi. Kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau,” imbuh Ani lebih lanjut.
Ia menilai Prabowo sangat memperhatikan kondisi APBN dan dampaknya kepada masyarakat. Prabowo memberinya arahan untuk mengoptimalkan pajak dan belanja negara.
“Beliau perhatian sangat bagaimana dampak kepada APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang selama ini dengan beliau. Oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi menteri keuangan kembali,” jelasnya.
Sementara itu, ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu mengungkap Sri Mulyani akan memiliki tiga wakil menteri (wamen) saat menjabat kembali sebagai menteri keuangan kabinet Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan Anggito usai menghadap Prabowo pada Selasa (15/10).
“Tiga (wamenkeu). Tugasnya berat dan cakupannya juga cukup luas. Tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas tetapi juga bisa menggerakkan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Anggito.
Ia menjelaskan meski ada tiga wakil menteri, direktorat di Kemenkeu tidak akan ditambah. Ia juga mengatakan belum ada rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara seperti yang dicanangkan Prabowo selama ini.
Dalam kesempatan itu, Thomas Djiwandono mengatakan ketiga wakil menteri keuangan tersebut adalah dirinya, Anggito, dan Suahasil Nazara. Thomas dan Suahasil kini menjabat sebagai wamenkeu.
Lantas, apa yang menjadi dasar Prabowo mempertahankan Sri Mulyani menjadi menteri keuangan dalam kabinetnya?
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan Sri Mulyani memiliki pengalaman panjang, yakni 13 tahun menjadi menteri keuangan.
Reputasi internasional dan kedekatan dengan lembaga kredit multilateral seperti Bank Dunia juga dinilai membuat Sri Mulyani mudah berkomunikasi dengan mitra keuangan global. Maka itu, Bhima melihat Prabowo membutuhkan menteri keuangan yang disukai pasar.
Selain itu, Bhima melihat Prabowo juga terindikasi membutuhkan Sri Mulyani untuk menyelesaikan masalah utang jatuh tempo dan bunga utang yang tinggi di 2025-2029.
“Karena SMI (Sri Mulyani Indrawati) yang menyetujui utang, maka dia harus bantu dan bertanggung jawab juga soal masalah utang ini,” kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/10).
Bhima mengatakan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) berat untuk Sri Mulyani ke depan adalah mendorong penerimaan pajak tanpa mengganggu konsumsi kelas menengah. Pasalnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen-9 persen maka dibutuhkan rasio pajak yang lebih tinggi.
Sementara, target rasio pajak Prabowo mencapai 23 persen. Bhima mempertanyakan apakah Sri Mulyani mampu mencapai target tersebut.
Berdirinya Badan Penerimaan Negara di luar Kemenkeu bisa menahan Sri Mulyani dalam mendorong rasio pajak. Hal ini bisa saja membuat Sri Mulyani hanya menngurus utang pemerintah dan belanja negara.
Menurut Bhima, ada beberapa yang perlu dicermati dari kebijakan Sri Mulyani selama menjadi menkeu agar tidak terulang. Pertama, lonjakan utang pemerintah selama periode Sri Mulyani disebut membuat utang tak lagi menjadi bermanfaat tapi menjadi beban pertumbuhan ekonomi.
Kedua, kasus pegawai pajak mencoreng kepercayaan publik terhadap institusi kemenkeu. Ia menilai pengawasan internal harus lebih ketat karena pegawai pajak tunjangannya tinggi.
Ketiga, Bhima melihat Sri Mulyani belakangan menjadi hambatan dalam transisi energi setelah dianalisa bahwa pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara bisa merugikan keuangan negara.
Padahal, menurut Bhima, kerugian dari emisi karbon dan kesehatan masyarakat dari beroperasinya PLTU batubara tidak dikategorikan sebagai kerugian.
Ini dinilai menjadi langkah mundur menteri keuangan dalam mempercepat transisi energi.
“Ini kontras dari penampilan SMI di forum internasional yang ingin menarik lebih banyak pendanaan negara maju untuk bantu Indonesia lepas dari ketergantungan energi fosil,” tutur dia.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita melihat pemberian tiga wakil menteri untuk Sri Mulyani mengindikasikan dua hal.
Pertama, Prabowo memang tidak bisa menemukan sosok pengganti Sri Mulyani di mata pelaku pasar dan investor global yang sangat kuat kredibilitasnya.
Apalagi, wakil menteri keuangan yang baru yakni Thomas Djiwandono dinilai tak mampu menunjukkan performa yang baik dikarenakan tertutup oleh sinar Sri Mulyani.
Kedua, Ronny mengatakan di sisi lain Prabowo juga tak mau jika Sri Mulyani terlalu menguasai proses pengambilan keputusan di Kementerian Keuangan, sehingga memasang tiga wamen agar tetap bisa memberikan pengaruh yang lebih besar kepada sang Bendahara Negara.
“Sehingga keputusan-keputusan fiskal SMI masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo-Gibran,” jelas Ronny.
Ia pun menilai bisa saja Sri Mulyani dianggap menjadi menteri terbaik saat ini, terutama jika dilihat dalam kacamata investor global yang sering menjadi pelanggan surat utang Indonesia. Sehingga, sulit figur lain menggantikan dirinya.
Terutama, secara internasional, Sri Mulyani dianggap satu-satunya yang diterima AS dengan baik, negara di mana pusat keuangan dunia berada.
Ronny melihat di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, secara fiskal, defisit anggaran masih terjaga. Ia menilai utang dari produk domestik bruto (PDB) juga masih sangat moderat.
Sementara, ia menilai angka pengangguran, kemiskinan, daya beli dan lainnya bukan di bawah wewenang Sri Mulyani.
Menurutnya, masalah-masalah tersebut lebih banyak berada di Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, dan lainnya.
Berapa Lama Sri Mulyani Bertahan Jadi Menkeu Era Prabowo?
Ronny memprediksi Sri Mulyani akan dipertahankan menjadi menteri keuangan di era Prabowo-Gibran hanya selama dua tahun.
Ia melihat Sri Mulyani masih dipilih karena wamen yang ‘dipasang’ Prabowo, yakni Thomas yang merupakan keponakannya, belum berhasil menunjukkan kinerja dan karisma fiskal yang bisa menandingi sang bendahara negara itu.
“Jika dalam dua tahun salah satu wamen ini sudah matang, saya kira SMI (Sri Mulyani) akan digantikan,” kata Ronny.
Sementara itu, menurut Bhima, ia memproyeksi Sri Mulyani akan bertahan menjadi menkeu selama satu tahun di era Prabowo dan akan di-reshuffle setelahnya.
“Karena janji Prabowo untuk Badan Penerimaan Negara seperti tetap jadi prioritas entar di tahun ke-2 atau ke-3,” tutur dia.
