TERMINALBERITA.COM, BALANGAN – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan (DKP3) Kabupaten Balangan menindaklanjuti dugaan penjualan satu unit traktor hibah oleh oknum anggota kelompok tani di Desa Pematang, Kecamatan Awayan.
Plt Kepala DKP3 Kabupaten Balangan, Rizkianor Fauzi, SP., MH, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan tenggat waktu selama dua hari kepada penerima hibah tersebut untuk segera mengembalikan traktor ke dinas.
“Dari pengakuan sementara, yang bersangkutan menyampaikan bahwa traktor tersebut disewakan ke daerah Banjarmasin. Namun saat dimintai keterangan lebih lanjut, yang bersangkutan kurang kooperatif. Karena itu kami masih mempertimbangkan kemungkinan adanya unsur pidana,” ungkap Rizkianor, Jumat (2410/2025).
Ia menambahkan, setelah traktor tersebut dikembalikan, DKP3 Balangan akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan resmi terkait permasalahan ini.
Terkait aspek pengawasan, Rizkianor menjelaskan bahwa pada tahun 2024 traktor tersebut masih aktif digunakan oleh kelompok tani penerima. Namun memasuki tahun 2025, keberadaan dan pemanfaatannya mulai tidak jelas hingga akhirnya diketahui berada di luar daerah.
“Traktor itu nantinya akan kami tarik dan kembalikan ke dinas. Setelah itu, rencananya akan kami hibahkan kembali kepada kelompok tani lain yang benar-benar membutuhkan dan mampu mengelolanya dengan baik,” ujarnya.
Sebagai langkah pembinaan, DKP3 Balangan juga menjatuhkan sanksi administratif kepada kelompok tani penerima sebelumnya berupa blacklist selama satu tahun. Dengan demikian, kelompok tersebut tidak akan menerima bantuan atau program sejenis dalam kurun waktu tersebut.
Menanggapi soal boleh tidaknya traktor hibah disewakan, Rizkianor menerangkan bahwa secara prinsip hal itu diperbolehkan asalkan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kelompok dan masih berada dalam wilayah yang wajar.
“Kalau misalnya di musim tertentu traktor tidak digunakan, disewakan antarpetani dalam desa atau kecamatan masih diperbolehkan untuk menambah kas kelompok. Tapi kalau disewakan jauh ke luar daerah tanpa koordinasi, tentu itu tidak bisa kami benarkan,” tegasnya.
