JALUR GAZA – Hamas menolak ultimatum yang dilontarkan pejabat pemerintah Israel terkait tuntutan pelucutan senjata dalam waktu 60 hari. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Israel mengancam akan melanjutkan operasi militernya di Gaza.
Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, mengatakan kepada Al Jazeera Mubasher bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya tuntutan resmi tersebut. Ia menilai pernyataan yang disampaikan melalui media oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, hanyalah bentuk tekanan dalam proses negosiasi yang masih berlangsung.
Pernyataan itu muncul setelah Sekretaris Kabinet Israel, Yossi Fuchs, dalam sebuah konferensi di Yerusalem, menyebut Hamas harus melucuti senjata dalam waktu dua bulan. Jika tidak, menurutnya, militer Israel akan melanjutkan operasi untuk “menyelesaikan misi”. Media lokal The Times of Israel melaporkan bahwa tenggat tersebut disebut-sebut berkaitan dengan dorongan dari pemerintahan Amerika Serikat.
Fuchs juga mengaitkan kemungkinan dimulainya ultimatum itu dengan agenda Dewan Perdamaian yang disebut akan digelar oleh Presiden AS, Donald Trump, pada 19 Februari mendatang sebagai bagian dari rencana rekonstruksi Gaza.Menanggapi ancaman tersebut, Mardawi memperingatkan bahwa eskalasi baru akan berdampak luas terhadap stabilitas kawasan. Ia menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak akan menyerah selama pendudukan masih berlangsung.
Sebelumnya, pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, juga menolak seruan pelucutan senjata faksi-faksi Palestina. Menurutnya, pelucutan senjata di tengah situasi pendudukan hanya akan membuat rakyat Palestina berada dalam posisi rentan.
Fase kedua kesepakatan gencatan senjata yang dimulai pertengahan Januari disebut mencakup pembahasan pelucutan senjata dan kemungkinan penempatan pasukan penjaga perdamaian internasional. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan final mengenai mekanisme tersebut.
Situasi di Gaza tetap tegang. Di tengah klaim gencatan senjata, laporan pelanggaran dan korban sipil masih terus bermunculan. Pembatasan distribusi bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan obat-obatan, juga menjadi sorotan di tengah kondisi warga yang semakin terdesak.
Ketegangan ini menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih rapuh. Tanpa terobosan konkret, risiko eskalasi lanjutan tetap terbuka—dan kawasan kembali berada di tepi jurang konflik berkepanjangan. (ngss)
