TERMINALBERITA. COM – Sejumlah kontraktor lokal di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mengeluhkan atas penjajahan dari kontraktor luar yang sangat berdampak pada perputaran ekonomi di kabupaten setempat.
“Akibat adanya penjajahan secara tidak langsung dari kontraktor luar, tentunya berimbas kepada perputaran ekonomi kita di Balangan,” kata kontraktor yang tidak mau disebutkan namanya tersebut di Balangan, Senin (13/4/2026).
Kontraktor ini menuturkan banyaknya pegawai yang berdomisili di luar Balangan mengakibatkan belanja daerah porsinya juga banyak diambil orang luar, seperti pengadaan barang dan konstruksinya.
Menurutnya beberapa tahun belakangan dinas terkait yaitu PUPRPerkim justru lebih memprioritaskan kontraktor dari luar daerah, meskipun perusahaan lokal juga memiliki pengalaman dan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah selama bertahun-tahun.
Pihaknya juga menyayangkan dua bidang vital pada Dinas PUPRP Balangan yang mana pejabatnya adalah berdomisili di kabupaten tetangga, yang justru malah memprioritaskan kontraktor luar untuk mengerjakan proyek-proyek besar di Balangan.
Kontraktor tersebut sangat kecewa walaupun dari segi proyek cukup berimbang antara kontraktor lokal dan luar, akan tetapi dari segi nilai kontraktor luar justru lebih besar nilainya.
“Kalau dapat proyeknya berimbang saja, tetapi nilai proyek yang mereka dapat sangat besar daripada kita dan disitulah letak kekecewaan kita,” ujarnya.
Menurutnya kebijakan pembangunan yang seharusnya menjadi pendorong kemajuan di daerah, kini justru dinilai menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan bagi kontraktor lokal.
Terakhir kontraktor tersebut mengungkapkan, uang miliaran yang didapat oleh kontrak luar selama ini pastinya hanya mereka habiskan di daerah mereka saja dan minim dampaknya untuk perputaran ekonomi di Kabupaten Balangan.
Sementara Kepala Dinas PUPRP Balangan Rahmadiah, saat dikonfirmasi perihal tersebut melalui via Whatsapp pada Jum’at (10/4) kemarin, hingga berita ini diturunkan tidak merespon pertanyaan dari awak media.
Bila situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Kampar akan kehilangan perusahaan-perusahaan lokal unggulan yang selama ini menjadi kebanggaan daerah.
“Kalau perusahaan lokal mati, siapa yang menanggung nasib karyawan dan keluarganya? Kami ini orang Kampar, berjuang di tanah sendiri. Tapi kenapa Pemda justru memberi peluang kepada perusahaan luar?” keluh salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya.
Para pengusaha lokal menilai kebijakan Pemda Kampar yang tidak memberikan prioritas kepada perusahaan daerah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat otonomi daerah. Mereka menilai, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan pelaku usaha lokal agar roda ekonomi daerah tetap berputar.
