Jakarta – TNI menyatakan kesiapan untuk memberangkatkan sekitar 8.000 prajurit dalam misi perdamaian dan kemanusiaan ke Gaza. Keberangkatan ditargetkan berlangsung pada rentang April hingga Juni 2026.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan, tahapan persiapan saat ini masih berjalan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi personel.
“Adapun timeline yang disusun adalah pemeriksaan kesehatan dan penyiapan administrasi hingga Februari, gelar kesiapan pasukan pada akhir Februari, sekitar 1.000 personel ditargetkan dalam kondisi siap berangkat awal April 2026 dan seluruh elemen 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026,” ujar Donny, Senin (16/2/2026).
Tunggu Keputusan Presiden
Meski demikian, Donny menegaskan hingga kini belum ada kepastian tanggal keberangkatan karena masih menunggu keputusan politik pemerintah.
Ia menyampaikan, rencana pengiriman pasukan masih menanti persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
“Berdasarkan info yang kami dapatkan, sampai saat ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan TNI ke Gaza. Rencana pengiriman sekitar 8.000 personel masih dalam tahap persiapan dan menunggu keputusan Presiden RI,” jelasnya.
Menurut Donny, secara prinsip TNI selalu berada dalam posisi siap menjalankan tugas negara. Pada 12 Februari 2026, TNI juga telah menggelar rapat penyiapan Satuan Tugas (Satgas) Perdamaian dan Kemanusiaan Indonesia di Mabes TNI.
Rapat tersebut menetapkan bahwa pasukan akan disiapkan dalam format brigade komposit dengan kekuatan 8.000 personel.
Respons Istana
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP).
Ia menyebut jumlah personel yang diperkirakan akan dikirim sekitar 8.000 prajurit TNI. Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap perjuangan Palestina, khususnya dalam mendukung pengakuan kemerdekaan Palestina dan membantu meringankan penderitaan warga Gaza.
Prasetyo juga menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP bersama tujuh negara muslim lainnya diharapkan dapat menurunkan eskalasi konflik serta membuka akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. (ngss)
