terminalberita.com – Sidang isbat penentuan awal Ramadan 2026 menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, mulai dari soal anggaran hingga penyelenggaraannya di hotel berbintang.
Jauh sebelum sidang isbat dilaksanakan pada 17 Februari 2026, seorang komika bernama Mal Jupri sudah menyinggung hal tersebut. Ia menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan tersebut.“Oh ternyata melihat hilal itu ada anggarannya,” celetuknya dalam podcast di kanal YouTube Rumah Kamu pada 6 Februari 2026.Sebelumnya, ia membahas kemungkinan penentuan awal Ramadan atau Syawal tanpa sidang isbat, mengingat teknologi saat ini sudah sangat maju.“Perlu nggak sih menentukan Ramadan pakai hilal, sementara teknologi sudah secanggih itu?” katanya.
Menurutnya, waktu salat lima waktu saat ini sudah ditentukan melalui perhitungan astronomi berdasarkan Al-Qur’an, tanpa harus lagi melihat langsung posisi matahari.“Jadi untuk menentukan Ramadan itu melihat hilal kan disunahkan. Sementara untuk jadwal salat, yang ada di Al-Qur’an saja sudah dihitung pakai teknologi. Sekarang kita nggak lihat matahari lagi, cukup lihat jam karena perhitungannya sudah matang dan pasti,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan perbedaan pendekatan tersebut.“Yang di Al-Qur’an saja sudah mengikuti teknologi, kenapa yang sunah tidak?” lanjutnya.Pernyataan tersebut memunculkan kritiknya terkait anggaran sidang isbat yang dinilai menggunakan dana negara. Ia juga menyinggung perbedaan metode penentuan awal Ramadan dan Idulfitri antara organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah.
Jupri juga menceritakan kekhawatiran salah satu dosennya saat ia kuliah di UIN. Menurut dosennya, ada kekhawatiran bahwa organisasi masyarakat tertentu bisa saja ditunggangi kepentingan tertentu.Ia menilai bahwa berbagai aspek kehidupan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari politik.“Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita selalu berkaitan dengan politik,” ujarnya.
Hal inilah yang menurutnya menjadi alasan untuk mengkritisi transparansi anggaran dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk di bidang keagamaan.
Kritik terhadap sidang isbat juga muncul karena kegiatan ini digelar beberapa kali dalam setahun, yakni untuk penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.“Tiga kali. Ramadan, Syawal, sama Zulhijah atau Iduladha,” katanya.
Bagi sebagian pihak, frekuensi kegiatan dan biaya koordinasi fisik yang besar untuk agenda yang hasilnya dinilai dapat diprediksi secara astronomis dianggap kurang efisien. Jupri secara tegas menyebut hal tersebut sebagai pemborosan.“Menurut saya mubazir. Hanya menghabiskan dana APBN,” ujarnya.Ia mengaku terdorong untuk bersuara karena melihat ketimpangan antara gaya hidup birokrasi dan kondisi masyarakat yang masih banyak hidup dalam kemiskinan.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan pajak rakyat secara hati-hati, termasuk anggaran di bidang keagamaan yang menurutnya harus transparan.Dari sisi teknis, argumen efisiensi sidang isbat kerap dikaitkan dengan kemajuan teknologi astronomi. Saat ini, posisi hilal dapat dihitung dengan akurat menggunakan berbagai metode komputasi yang menghasilkan data konsisten tanpa memerlukan biaya besar.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa anggaran sidang isbat berkisar antara Rp140 juta hingga Rp160 juta.
Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan transportasi dan konsumsi ratusan peserta yang terdiri dari perwakilan ormas Islam, pakar astronomi, perwakilan negara sahabat, serta petugas rukyatul hilal di berbagai wilayah Indonesia.(ngs)
